Mengurus Hutan dengan Jalan Damai dan Beradab: Masukan untuk Membangun KPH Konservasi

 “Forestry is not about trees, it is about people. And it is about trees only in so far as trees can serve the needs of the people”

(Jack Westoby, 1987)

Fakta

a.  Kawasan hutan, kawasan konservasi (KK) bukan “kertas putih”. Interaksi masyarakat setempat ke dalam kawasan hutan dan KK, pada berbagai tingkatan dan dampaknya harus dipertimbangkan dalam pengelolaan.

b.  Banyak KK yang tidak dikelola di tingkat tapak dalam waktu yang lama, kecuali hanya patroli rutin dan apabila ketemu masalah dilakukan tindakan sepihak (menangkap, menyita, memusnahkan barang bukti). Hal ini menimbulkan citra bahwa pengelola KK cenderung “melarang” yang menimbulkan ketakutan. Semua serba dilarang, namun di sisi lain terjadi “transaksi” yang dilakukan oleh “oknum” pengelola KK.

c.  Akibat tidak dikelolanya KK dalam waktu yang lama, maka perambahan, pendudukan, klaim lahan, dan illegal logging menjadi semakin tidak dapat diselesaikan karena skalanya yang membesar dan masif (sebagai contoh: di TWA Holiday Resort, SM Karang Gading-Sumut; SM Balai Raja-Riau; dan perambahan kopi di TNBBS-Lampung).

d.  Hampir tidak ada upaya/ investasi untuk melakukan dialog, duduk bersama antara pengelola KK dengan masyarakat, khususnya desa-desa di sekitar KK. Hal ini menimbulkan banyak kesalahfahaman tentang konsep kelola KK, makna batas kawasan, manfaat, peran masyarakat setempat, serta potensi kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga KK.

e.  Komunikasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi sangat terbatas, sehingga yang tidak faham tentang kelola KK bukan hanya masyarakat tetapi juga sektor/dinas/SKPD di daerah, media massa, PAKAR, PT, LSM, dan kelompok keagamaan.

Strategi

Membertimbangkan kondisi tersebut diatas, maka dalam membangun KPH Konservasi sebaiknya mempertimbangkan strategi sebagai berikut:

a.  Bangun Teamwork Internal

Sangat penting untuk membangun teamwork di internal Balai (Besar) TN/KSDA, agar disepakati visi, misi, dan strategi kerja membangun KPH Konservasi. Dukungan leadership yang kuat dan konsisten menjadi kunci keberhasilan dan kekompakan tim kerja ini.

b.  Kembalikan Investasi ke Lapangan

Caranya adalah dengan menerapkan Resort Based Management (RBM). Staf “dipaksa” ke lapangan dengan menerapkan sistem koleksi data secara ketat didukung aplikasi yang dapat mendukung perencanaan spasial. Tool RBM telah diperkenalkan sejak 2010 oleh Subdit Pemolaan - Direktorat KKBHL dan  telah dipraktekkan dengan sangat bagus antara lain di TN Alas Purwo, TN Karimunjawa, TN Komodo, BBKSDA NTT, TN Ujung Kulon, dan BKSDA Sulawesi Tenggara. Pola ini masih harus dilengkapi dengan model pendekatan “landscape sosial dan kultural” sehingga tidak terjebak ke dalam data collection semata. Data tidak dipalsu, dianalisis menjadi informasi, diolah menjadi pengetahuan bersama, akhirnya dijadikan input untuk perencanaan yang terbuka dan memiliki skala prioritas.

c.   Perencanaan Partisipatif

Hasil data baik spasial mupun non spasial hasil dari kegiatan RBM, ditambah dengan kajian dari berbagai riset, dijadikan dasar untuk membuat suatu perencanaan kelola KK secara terbuka, partisipatif dan multistakeholder. Penulis sudah mempraktekkan model ini di Unit KSDA Yogyakarta (1999-2000), Balai TN Gunung Leuser (2005-2007), dan di BBKSDA NTT (2013-2013) dengan hasil yang cukup mendapatkan respon dan trust para pihak. Aktivitas ini mendorong ketemunya para pihak, meningkatnya komunikasi asertif, serta merupakan awal dari dibangunnya jaringan multipihak. Perencanaan di Unit KSDA Yogyakarta telah menghasilkan kelompok pelestari anggrek Merapi (Vanda tricolor) yang bertahan sampai 14 tahun (inisiatif tahun 2000, dan bertahan sampai dengan saat ini); serta pelestari penyu di Pantai Samas - Bantul yang dimotori oleh Ketua Kelompok Nelayan Rujito. Reformasi birokrasi yang tepat akan menumbuhkan “social capital” dan people power, dimana kerja konservasi dapat bermetamorfosa menjadi “gerakan” bersama. “From collective Awareness to Collective Action (Nakhoda, 2004).

d.  Kriteria Kawasan Konservasi dan Perubahan Landscape Ekologi dan Sosial

Penunjukan KK pada periode 1980an, didasarkan pada kajian MacKinnon (baca: National Conservation Program/NCP yang terdiri dari 8 jilid). Dalam NCP telah dikaji penunjukkan KK berdasarkan kriteria kuantitatif di aspek biologi, ekonomi, dan sosial. Namun demikian, perubahan-perubahan yang telah terjadi selama lebih dari 25 tahun terakhir ini  seharusnya juga diikuti dengan perubahan kebijakan, pendekatan investasi, kerjasama, dan sebagainya. Melalui pendekatan landscape, koridor atau apapun namanya, mensyarakatkan perubahan perencanaan, kolaborasi, dan jejaring kerja multipihak. Di Sumatera telah terjadi fenomena “island ecosystem”, yaitu suatu kawasan konservasi yang dikelilingi oleh penggunaan lahan pola monokultur sawit yang menyebabkan fragmentasi dan isolasi habitat satwa dan mendorong meluaskan konflik manusia-satwa, seperti gajah dan harimau  (baca: Berkaca di Cermin Retak, Refleksi Konservasi dan Implikasinya bagi Pengelolaan Taman Nasional – Wiratno dkk, 2001).

e.  Musyawarah (Besar) Multipihak

Sangat penting untuk berinvestasi pada suatu musyawarah besar (mubes) yang melibatkan tokoh-tokoh formal, informal, dan LSM yang tinggal di sekitar KK. Perencanaan partisipatif dapat digelar ulang pada mubes ini untuk mendapatkan tanggapan dan bahkan komitmen. Mubes di TWA Ruteng yang mempunyai luas 32.000 Ha serta dikelilingi lebih dari 50 desa, bertujuan membangun komunikasi, saling kenal, dan bagaimana “membangun” sistem bertetangga yang saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan (Wahjudi Wardojo, 2015).

f.   Network Multipihak

Membangun jaringan kerja multipihak merupakan modal awal dari terbangunnya pengelolaan KK secara kolaboratif. Unsurnya terdiri dari SKPD di Pemda, LSM, kelompok masyarakat, perguruan tinggi setempat, lembaga keagamaan, dan sebagainya.

g.  Membangun Prototipe Kolaborasi

Jejaring multipihak perlu didorong untuk membuat “area model” atau prototipe, misalnya dengan fokus terbangunnya model penjagaan KK secara partisipatif, pengembangan HHBK atau jasa lingkungan di daerah penyangga. Berhasil atau gagal, proses pembelajarannya tetap dapat diadopsi dan disebarkan ke desa-desa lain, sehingga secara bertahap, dapat dibangun “social buffer”. KK dijaga oleh kelompok masyarakat atau para pihak dengan penuh kesadaran dan tanggung jawabnya. Tangkahan di TN Gunung Leuser - Kab.Langkat merupakan contoh social buffer yang diinisiasi sejak 1999 dan kegiatan ekowisata berbasis masyarakat terus konsisten dikawal sampai saat ini (baca: Dari Penebang Liar ke Konservasi Leuser – Wiratno, 2013)

h.  Sarpras Minimal

KPH Konservasi dapat berhasil dibangun bukan karena kelengkapan sarana dan prasarananya, tetapi lebih pada ketepatan dan keseriusan dalam menerapkan strategi dan pendekatannya. sarpras hanyak faktor pendukung. Siapkan sarpras minimal sesuai dengan kebutuhan setempat.

Pendekatan

Di beberapa wilayah, pendekatan budaya menjadi cukup efektif untuk membangun komunikasi, trust, dan mencari titik temu apabila timbul berbagai persoalan di dalam KK dalam hubungannya dengan masyarakat setempat. Penulis memperoleh pengalaman ketika mengelola 29 KK di wilayah kerja BBKSDA NTT, periode 2012-2013. Pengalaman ini dapat dibaca dalam e-booklet yang berjudul  “TWA Ruteng : Menuju Penerapan Kerjasama Berbasis Tiga Pilar” - Tim BBKSDA NTT, 2013. Meningkatnya (spirit) kelola KK, juga dapat dibaca dari beberapa publikasi, antara lain di Kalaidoskop BBKSDA NTT 2013 (silahkan baca di  www.konservasiwiratno.blogspot.com).

Masyarakat sebaiknya diposisikan sebagai “subyek”, pendekatannya dengan memahami “masyarakat sekitar hutan”, atau “manusia” bagian dari solusi pengelolaan KK atau pengelolaan hutan. Masyarakat sebagai “asset”, masyarakat bukan “masalah” tetapi solusi dari persoalan yang ada di masyarakat dan pada pengelola kawasan (baca: Tersesat di Jalan yang Benar, Seribu Hari Mengelola Leuser - Wiratno, 2013).

Persoalan tuna lahan, kemiskinan, ketergantungan masyarakat pada hutan harus diselesaikan melalui pemberian akses kelola (bukan kepemilikan) dan pendampingan bagaimana masyarakat bisa bangkit, berkelompok, mandiri dan meraih peluang usaha agroforestry dan peluang pasarnya. Kalau pengelola kawasan tidak melakukan hal ini, atau dengan istilah Pak Jokowi “negara tidak hadir”, maka yang hadir di lapangan para tengkulak, pemodal, pengijon, yang terus menerus “mengakali” atau membujuk masyarakat, agar menjarah hutan negara.

Reformasi ini sudah digulirkan dengan terbitnya Perpres No 16 tahun 2015 tentang organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dimana berdiri Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Ditjen ini akan menangani pemberian akses melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, penyelesaian konflik tenurial, serta penyelesaian status wilayah adat dan pendampingannya. Sayang sekali, di kawasan konservasi yang sudah terlanjur dirambah atau masyarakat sangat tergantung pada kawasan konservasi itu, belum dapat diselesaikan melalui skema perhutanan sosial ini. 

Kawasan konservasi yang disekitarnya ada hutan produksi atau hutan lindung, skema pemberdayaan masyarakatnya dapat melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman rakyat, atau kemitraan, sehingga masyarakt tidak perlu masuk kawasan konservasi, tetapi ditampung dalam program Ditjen PSKL ini. Sinergi antar eselon I bahkan dengan kementerian lain  sangat penting, karena dapat saling membantu mencari “solusi damai” persoalan kemiskinan dan ketergantungan akan lahan dan hasil hutan, dengan pendekatan penyelesaian akar masalah bukan gejalanya saja. Hapuskan penyelesaian konflik dengan cara kekerasan, penangkapan, terhadap masyarakat miskin tuna lahan. Utamakan dialog, dengan berpegang pada “Prinsip 3A : Ahimsa, Anekanta, Aparigraha” yang diinisiasi oleh Mahatma Gandhi (baca: TWA Ruteng, Menuju Kerjasama Berbasis Tiga Pilar, sebagai solusi pelanggaran HAM di Colol pada 2004 dan Kelola TWA Ruteng ke depan bersama 53 desa di sekitarnya yang didukung Pemkab Manggarai dan Manggarai Timur).

Hentikan penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat sekitar atau yang tinggal di dalam kawasan hutan, di dalam kawasan konservasi. Ajak mereka bicara dan dialog konstruktif mencari solusi bersama secara damai, bertahap, dan untuk kepentingan bersama. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten terhadap cukong, pemodal, dan master mind pelanggaran dan pengrusakan hutan. Bukan terhadap masyarakat yang hanya dipakai sebagai “kendaraan” oleh mereka yang bermodal, yang “berdasi” dan tinggal di kota.***

Catatan :

Dalam perkembangan pemikiran kelola hutan di Indonesia, telah terbit beberapa buku atau artikel berisi kompilasi dan analisis dari pendapat pakar, praktisi, penggerak lingkungan, individu, birokrat, peneliti yang sebaiknya dibaca dan dikritisi sebagai bentuk intellectual exercises bagi kita bersama. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Awang., S.A.,  2013. Deforestasi dan Konstruksi Pengetahuan Pembanguan Hutan Berbasis Masyarakat. Artikel Utama. Jurnal Rimba Indonesia Volume 51, Mei 2013.
2. Capra, F.,  2001. “Jaring-jaring Kehidupan” Visi Baru Epistemologi dan Kehidupan.
3. Darmanto dan A Setyowati., 2012. Berburu Hutan Siberut. Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi. UNESCO-Kepustakaan Popular Gramedia.
4. De Santo., J., 2015. Sekolah Perdamaian. Harian Kompas, tanggal 2 Januari 2015.
5. Gutomo B Aji., dkk. 2014. Poverty reduction in villages around the forest : the development of social forestry model and poverty reduction policies in Indonesia. Research Center for Population. Indonesian Institute of Sciences.
6. Ismatul H dan R Wibowo (Ed).,2013. Jalan Terjal Reformasi Agraria di Sektor Kehutanan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan, Litbang Kehutanan.
7. Kartodihardjo., 2013. Kembali ke Jalan Lurus. Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan di Indonesia. Hariadi Kartodihardjo (Editor).
8. Sarong. F., 2013. Serpihan Budaya NTT (Kumpulan Ficer di Harian Kompas). Tony Kleden dan Maersel Robot (Editor). Penerbit Ledalero. Cetakan I-Mei 2013. Eman., J.E & R.Mirse. (Ed)., 2004. Gugat Darah Petani Kopi Manggarai. Penerbit Ledalero. Cetakan I 2004.
9. Suharjito, D., 2014. Devolusi Pengelolaan Hutan dan Pembangunan Masyarakat Pedesaan. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. IPB, 03 Mei 2014.
10. Wiratno, 2012. Tipologi Konflik-konflik Sosial di Kawasan Konservasi dan Upaya Solusinya. www.konservasiwiratno.blogspot.com.
11. Wiratno, 2013. Pendekatan Budaya dalam Menjaga Lingkungan: Kontribusi Kerja Jurnalisme dan Pemikiran Frans Sarong. www.konservasiwiratno.blogspot.com.
12. Wiratno, 2013. Mengelola TWA Ruteng dalam Perspektif Alternatif Ketiga. www.konservasiwiratno.blogspot.com.
13. Wiratno, 2014. Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa : Solusi Konflik, Pengentasan Kemiskinan  dan Penyelamatan Habitat  dan Perlindungan Keragaman Hayati. Direktorat Bina Perhutanan Sosial. Ditjen BPDASPS, Kementerian Kehutanan.

--------------------------------------------

Penulis adalah Kepala Unit KSDA Yogyakarta (1999-2000);  Policy Analyst-Conservation International (2001-2004);  Kepala Balai TN Gunung Leuser 2005-2005; Kasubdit Pemolaan dan Pemngembangan 2008-2011; Kepala Balai Besar KSDA NTT 2012-2013 ; Email : inung_w2000@yahoo.com ; blog: www.konservasiwiratno.blogspot.com.