Strategi Pembangunan Kabupaten Kepulauan: Pelajaran dari Siberut

Banyak sekali kabupaten baru lahir, di antaranya adalah kabupaten kepulauan, seperti Seumeleu, Nias, Mentawai, dan sebagainya. Yang menjadi faktor pembatas pembangunan di kabupaten ini adalah luas pulaunya yang tidak akan bertambah. Oleh karena itu strategi pembangunannya semestinya tidak terlalu berat berbasis pada lahan tetapi harus didorong mengarah pada keunggulan sumberdaya laut-wisata bahari dan perikanannya. Kab.Mentawai, yang terdiri dari pulau Siberut (ditetapkan sebagai Cagar Biosfer-oleh UNESCO), Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan, lahir tahun 1999. Kajian ekonomi sumberdaya menunjukkan bahwa potensi baharinya sangat besar dibandingkan dengan sekedar mengeksploitasi hutannya. Demikian dampak lingkungannya. Makalah ini hasil kajian kerja di CII untuk program pembangunan Siberut, di era 2003-2004. Semoga bisa menjadi bahan pelajaran bagi kabupaten kepulauan lainnya. Selamat membaca dan memberikan komentar kritisnya.

Penataan Kawasan Konservasi Menuju Pengelolaan Berbasis Resort

Working Paper ini disiapkan oleh Subdit Pemolaan dan Pengembangan, Dir Konservasi Kawasan, Ditjen PHKA.

Pada prinsipnya, kawasan konservasi harus dibagi ke dalam unit-unit pengelolaan yang “manageable” atau doable, di tingkat lapangan. Di Perhutani unit manajemen (hutan tanaman ) ini disebut sebagai resort atau RPH. Luasnya 5.000-10.000 Ha. Pertanyaan riset terbuka lebar untuk kawasan konservasi. Bagaimana kawasan konservasi, ambil contoh suatu taman nasional, dibagi ke dalam seksi wilayah, atau balai pengelolaan wilayah, sampai ke tingkat resort. Luas suatu resort di TN.Gunung Gede Pangrango sekitar 10.000 Ha; Luas resort di TN Gunung Leuser bisa mencapai 50.000-100.000 Ha (5 sd 10 kali lebih besar). Riset belum pernah dilakukan untuk penataan kawasan sampai ke resort ini.

Penataan sampai ke resort ini akan berimplikasi perubahan tugas pokok Polisi Hutan, bukan sekedar melakukan pengamanan/patroli kawasan, tetapi akan muncul tugas-tugas tambahan, berinteraksi dengan masyarakat di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan. ILmu-ilmu sosial, antropologi budaya, dan resolusi konflik akan diperlukan dalam memberikan pembekalan kepada Polhut maupun staf fungsional (PEH) di kawasan konservasi. Perubahan revolusioner maupun bertahap akan mendorong organisasi UPT dan Pusat untuk mereposisi perannya menjadi organisasi yang Proaktif dan bukan sekedar organisasi yang Reaktif-menjadi sekedar pemadam kebakaran. Organisasi proaktif akan berusaha mencegah terjadinya sesuatu, bukan sekedar melaksanakan hukum secara parsial dan malahan bisa salah sasaran. Harus dijaga keseimbangan antara kutub ecocentriem dan kutub antrophosentrism dalam pengelolaan kawasan konservasi. Ilmu ekologi manusia juga akan sangat bermanfaat dalam membantu membentuk pola-pola pengelolaan kawasan konservasi yang berwajah humanis, ramah, dan inklusif. Selamat membaca dan mengkritisi diskursus ini.

Wiratno

Tantangan Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia

Makalah ini mengulas berbagai persoalan terkini dari pengelolaan taman nasional di Indonesia. TN meliputi 60% dari sistem Kawasan Konservasi di Indonesia. Oleh karena itu, ke depan perlu segera dibangun berbagai inisiatif baru untuk melakukan pengelolaan secara kolaboratif. Termasuk dalam penyelesaian persoalan perambahan di TN. Selamat menikmati dan mengkritisi makalah ini, serta memberikan masukan konstruktif untuk kepentingan konservasi di masa depan

Nakhoda, Leadership Dalam Organisasi Konservasi

Buku yang terbit tahun 2004, kerjasama Conservation International Indonesia dengan Departemen Kehutanan ini merupakan buku kedua yang saya tulis. Intisari dari Nakhoda adalah pentingnya leadership dalam membangun dan mengembangkan organisasi yang bergerak di bidang konservasi. Baik pemerintah maupun LSM menghadapi tantangan berat dalam mengembangkan kemampuan leadershipnya.

Baca buku ini, silahkan klik:

Nakhoda, Leadership Dalam Organisasi Konservasi