"pendekatan psiko-socio culture merupakan prasyarat memahami perilaku masyarakat dan membangun kesadaran bersama untuk mengelola kawasan konservasi yang lebih manusiawi"

18 Mei 2015

Menemukan dan Menguji Strategi dan Terobosan Penyelesaian Perambahan di Kawasan Konservasi*)

Tidak Ada Solusi Tunggal
Tidak ada solusi tunggal untuk menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan kawasan konservasi. Solusi tidak terbatas persoalan teknis dan legal formal semata-mata. Solusi akan sangat bervariasi, dinamis, multidimensional, unpredictable, sangat local specific, dan melampaui berbagai scientific approach. Solusi seringkali didasarkan pada asumsi, prediksi, atau perkiraan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Solusi meleset, dana terbakar habis, perambahan masih saja ada di lapangan. Di Jakarta, tidak ada tim khusus yang ditugasi hanya untuk mengawal penyelesaian perambahan. Semua sibuk dengan DIPA’-nya masing-masing. Pada tahun 2014, luas open area yang diduga kuat sebagai perambahan di kawasan konservasi terrestrial sudah mencapai besaran ± 2,7 juta hektar atau 12,2% dari total luas kawasan konservasi.
Reposisi peran Pusat adalah sangat strategis untuk memfasilitasi dialog lintas UPT (TN dan KSDA) yang telah berhasil maupun yang gagal dalam menyelesaikan persoalan kelola kawasan konservasi. Policy dialog yang berdasarkan fakta-fakta lapangan akan membantu proses saling belajar di antara UPT, sehingga formulasi new policy, atau new direction benar-benar berdasarkan pembelajaran dari lapangan, bukan atas dasar asumsi atau “pendapat” pakar yang seringkali bias teori. Keterlibatan LSM mitra UPT sangat strategis dalam membantu menjelaskan berbagai solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi UPT.

Temukan Core Problemnya
Solusi yang efektif sangat bergantung pada seberapa tepatnya kita menemukan core problem-nya, bukan sympton atau gejalanya. Hal ini dapat dilakukan analisis sejarah  atau time series approach, FGD dengan staf senior atau bahkan yang sudah pensiun untuk menggali tacit knowledge mereka. Sehingga dapat digambarkan hubungan dinamis-rumit antara masyarakat dengan kawasan konservasi, masyarakat dengan staf lapangan, masyarakat dengan pemodal, pengumpul, middle man, dan berbagai jaringan ke pasar lokal, regional, dan global. Untuk dapat mengidentifikasi dan menetapkan core problem, perlu dibentuk tim khusus  yang bersih dari keterlibatan-nya dengan persoalan yang sedang dihadapi.

24 Maret 2015

Pengelolaan Bentang Alam Karst dari Perpektif Kehutanan

Oleh: M. Saparis Soedarjanto*) dan Yumi Lestari **)

Bentanglahan Karst
Mengelola bentanglahan karst tidak bisa menggunakan pendekatan konvensional seperti halnya daerah vulkan kwarter dan gambut yang banyak dijumpai di wilayah Indonesia. Menurut Adji, dkk (1999), karst merupakan bentanglahan yang unik dan dicirikan oleh topografi eksokarst seperti lembah karst, doline (telaga/danau), uvala (gabungan beberapa doline namun tertutup), polje (seperti uvala, namun ukurannya sangat besar), kerucut karst dan berkembangnya sistem drainase bawah permukaan yang jauh
lebih dominan dibandingkan sistem aliran permukaan. Bentanglahan karst terbentuk pada daerah dengan batuan penyusun mudah larut yaitu Kalsit (CaCO3) dan Dolomit (CaMgCO3(2)), memiliki relief yang khas, alur sungai tidak teratur, aliran sungai secara tiba-tiba masuk ke dalam tanah dan meninggalkan lembah kering dan muncul di tempat lain sebagai mata air yang besar. 

Selengkapnya, silahkan klik pada tautan berikut: https://id.scribd.com/doc/259781061/Pengelolaan-Bentang-Alam-Karst-dari-Perpektif-Kehutanan

-----
*) Balai Pengelolaan DAS Bone Bolango, Gorontalo
**) Balai Pengelolaan DAS Ketahun, Bengkulu

16 Maret 2015

MENGURUS HUTAN DENGAN JALAN DAMAI DAN BERADAB: Masukan untuk Membangun KPH Konservasi

 “Forestry is not about trees, it is about people. And it is about trees only in so far as trees can serve the needs of the people”
(Jack Westoby, 1987)

Fakta
a.  Kawasan hutan, kawasan konservasi (KK) bukan “kertas putih”. Interaksi masyarakat setempat ke dalam kawasan hutan dan KK, pada berbagai tingkatan dan dampaknya harus dipertimbangkan dalam pengelolaan.
b.  Banyak KK yang tidak dikelola di tingkat tapak dalam waktu yang lama, kecuali hanya patroli rutin dan apabila ketemu masalah dilakukan tindakan sepihak (menangkap, menyita, memusnahkan barang bukti). Hal ini menimbulkan citra bahwa pengelola KK cenderung “melarang” yang menimbulkan ketakutan. Semua serba dilarang, namun di sisi lain terjadi “transaksi” yang dilakukan oleh “oknum” pengelola KK.
c.  Akibat tidak dikelolanya KK dalam waktu yang lama, maka perambahan, pendudukan, klaim lahan, dan illegal logging menjadi semakin tidak dapat diselesaikan karena skalanya yang membesar dan masif (sebagai contoh: di TWA Holiday Resort, SM Karang Gading-Sumut; SM Balai Raja-Riau; dan perambahan kopi di TNBBS-Lampung).