"pendekatan psiko-socio culture merupakan prasyarat memahami perilaku masyarakat dan membangun kesadaran bersama untuk mengelola kawasan konservasi yang lebih manusiawi"

13 Oktober 2014

Time for Local People’s Involvement in Managing Forests**

The legacy of Guru Mahatma Gandhi for humanity are Three ”A”. Ahimsa-stop using violent to achieve our goals; Anekanta-the goodness and dynamic of dialogue should consider and respect difference interest , and Aparigraha-awareness of every participant to develop dialogue that consider universal values of humanity, human rights, goodness and badness. This 3A is still relevant for us if we intend to solve conflict in forest management. Local community, traditional community  should be put as a subject and they should involve and actively participate from the first  phase in forest management cycle. The Three ”A” is the most basic important principles to be imlemented in any dialogues facilitated by government, CSOs, or private sectors.


Result from research led by Indonesia’s geographical expert, Belinda Margono, who is at the moment pursuing her PhD at the University of Maryland USA, is quite striking for many of us. She stated that the destruction of natural forest in Indonesia throughout the period of 2000-2012 has affected 5.02 million-hectare forest areas or altogether almost in the same size of Sri Lanka. The area of degraded forest in Indonesia in 2012 reached 840,000 hectares or twice of the area of degraded natural forest in Brazil (460,000 hectares), of the same year (National Geographic Indonesia, 1 July 2014). As such, towards which direction will we bring the Forestry of Indonesia?

07 September 2014

Jatna Supariatna: The Living Legend in Nature Conservation*)


Suatu kehormatan bagi saya yang diminta memberikan masukan dan (barangkali) kritik terhadap sebuah buku  langka berjudul “Berwisata Alam di Taman Nasional”, diterbitkan oleh Buku Obor.

Pertama, saya ucapkan selamat kepada Dr.Jatna Supriatna, atas terbitnya buku ini. Draft buku ini sebenarnya telah disiapkan di awal tahun 2000, saat saya baru bergabung dengan Pak Jatna Supriatna di Conservation International Indonesia. Buku hasil karyanya yang terbit tahun 2007 “Biologi Konservasi” dan tahun 2010 berjudul ”Melestarikan Alam Indonesia” (terbitan Yayasan Obor), juga menjadi rujukan masyarakat luas dan telah mendorong pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya upaya-upaya konservasi alam Indonesia dengan melihat dan memahami nilai pentingnya melestarikan sumberdaya alam, baik di daratan maupun di perairan laut, untuk kepentingan lintas generasi.

02 September 2014

Pembangunan KPHK melalui Pendekatan Terpadu Lansekap dan Multipihak*)

Kerja konservasi adalah kerja kolektif-kolegial, lintas kementerian, lintas disiplin keilmuan. Keberhasilan kerja konservasi ditentukan oleh seberapa efektif kerja-kerja multipihak dapat dikawal, baik dengan civil society, bersama birokrat di provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, institusi keagamaan, institusi adat, kampung, dusun, desa, marga, gampong, local leader baik formal maupun informal, pelaku-pelaku usaha di berbagai bidang. Masyarakat sekitar hutan sudah selayaknya diposisikan sebagai bagian dari solusi kelola kawasan konservasi. Mereka sebaiknya dan sudah selayaknya diperlakukan sebagai subyek dengan lebih manusiawi. Mereka bagian dari anak bangsa dan berhak meraih kesejahteraan yang berkeadilan. Mereka seharusnya dilibatkan dalam setiap tahapan proses kelola kawasan hutan, kelola  kawasan konservasi. Untuk dapat melakukan ini, diperlukan “revolusi mental” di seluruh komponen bangsa, termasuk reformasi “mesin” birokrasi pemerintah.

1.       Fakta
  • Pendekatan pembangunan di Kementerian Kehutanan masih terkesan parsial-fragmented. Dalam konteks otonomi daerah, perkembangan dinamika masyarakat, masyarakat adat, dan tuntutan zaman-pasca Pilpres 2014, maka diperlukan pemikiran dan kebijakan yang  dibangun melalui berbagai dialog. Baik di internal Kemenhut,  lintas Eselon I, termasuk lintas Kementerian/KL dan dengan civil society. Kebijakan juga semestinya dibangun berdasarkan pengalaman (lesson learnt) dari lapangan, dan berbasiskan pada hasil-hasil riset (scientific based), yang disebut juga sebagai scientific based policy formulation,