"pendekatan psiko-socio culture merupakan prasyarat memahami perilaku masyarakat dan membangun kesadaran bersama untuk mengelola kawasan konservasi yang lebih manusiawi"

15 September 2016

Keberpihakan, Kepedulian, Kepeloporan, Konsistensi, Kepemimpinan Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia*)

Prolog
Tanpa sikap “Keberpihakan”, sulit kita bisa membayangkan terjadinya “change”. Suatu perubahan nyata dan bukan hanya wacana. Perubahan dalam cara berfikir, cara bertindak, dan cara kita bersikap dalam mengurus, mengelola sumberdaya hutan di Indonesia.  Tanpa kerja nyata “Kepeloporan” untuk menjadi yang terdepan berani melakukan berbagai inisiatif, inovasi,  ujicoba, “trial and error” di lapangan,  di tingkat tapak, kita akan terjebak dalam pusaran wacana, atau terbatas hanya pada ranah kebijakan, rencana, regulasi, kegenitan intelektual-keilmuan atau hanya mampu memproduksi kebijakan-kebijakan yang tidak membumi, yang “tasteless”. Kebijakan yang menjadi “macan kertas” belaka yang jauh dari apa yang menjadi harapan masyarakat di lapangan. Tanpa “Kepemimpinan”, perahu kebijakan berputar tanpa arah yang jelas dan tidak kemana-mana, karena tidak jelas mau kemana perahu akan dibawa oleh seorang nakhoda.

23 Juni 2016

Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam Sebagai Alternatif Pencegahan dan Resolusi Konflik *)

Latar Belakang

Menurut data dari BPS dan Kementerian Kehutanan tahun 2007 dan 2008, sebanyak 25.863 desa berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan Negara (Kemitraan, 2015). Pada umumnya, masyarakat desa hutan ini kondisi sosial ekonominya sangat bergantung pada sumberdaya hutan. Menurut Prof. Didik Suharjito (2014), jumlah penduduk miskin yang bertempat tinggal di desa hutan sekitar 12 juta jiwa atau 32,4% dari penduduk pedesaan sekitar hutan, atau 66,3% dari penduduk yang tergolong miskin. Nampaknya hutan-kemiskinan berkorelasi langsung. Dan ini menjadi salah satu sumber konflik.

Pasca reformasi 1998, konflik tenurial di sekitar kawasan hutan semakin meningkat dan semakin kompleks.  S Rahma Mary H (Huma) dan Noer Fauzi Rachman (Fak.Ekologi Manusia-IPB; saat ini bekerja di Kantor Staf Presiden) dalam artikelnya berjudul: “Mesuji, Cermin Konflik Agraria yang Kronis” (Media Indonesia, 26 Desember 2011) menguraikan berbagai persoalan konflik agraria antara masyarakat dan pengusaha, yang cenderung direspon represif oleh aparat negara da perusahaan.

25 Januari 2016

Perhutanan Sosial dan Politik Keberpihakan : Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Bisa Menjadi Contoh


Latar Belakang

Definisi tentang “hutan” sudah seharusnya dirubah total. Definisi  “hutan” sebagaimana tercantum dalam UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan dalam berbagai literatur, yang menyatakan “hutan” hanya sekumpulan pohon-pohon, menjadikan banyak kebijakan nasional yang misleading. Ini pandangan konvensional yang akhirnya memang hutan dieksploitasi kayunya. 35 tahun kemudian, hutan-hutan produksi di Indonesia lenyap dan hanya menyisakan 30-40 juta hektar kawasan open access. Sesungguhnya hutan di Indonesia dan bahkan di berbagai negara lainnya, bukan hanya sekedar “kertas putih”.

Prof San Afri Awang, dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Perhutanan Sosial (Social Forestry)-UGM  ternyata sejalan dengan pandangan bahwa hutan bukan “kertas putih”. Hutan bukan sekedar kumpulan flora dan fauna. Ontologi (hakekat ilmu hutan/ kehutanan) atau OH konvensional sebagai fungsi flora, fauna dan ekosistem atau OH = f (flora, fauna, ekosistem). Ontologi pengetahuan kehutanan ini dibentuk dan dikonstruksikan oleh asupan substansi yang terkait dengan flora, fauna, dan ekosistemnya saja. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengertian hutan (forest) sebagai satu ekosistem yang ditandai oleh tutupan pohon padat atau kurang padat dan menempati areal yang luas, sering terdiri dari tegakan yang variatif di dalam karakternya seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan secara bersama-sama berasosiasi dengan padang rumput, sungai, ikan, dan hewan-hewan liar (Helms, 1998 dalam Awang, 2013).