"pendekatan psiko-socio culture merupakan prasyarat memahami perilaku masyarakat dan membangun kesadaran bersama untuk mengelola kawasan konservasi yang lebih manusiawi"

27 Februari 2017

Kalibiru yang Mendunia

Sejarah
Pada tahun 1999, saat perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat mulai terjadi, Yayasan Damar mencoba untuk menggali kembali sejarah pengelolaan hutan desa di Kabupaten Kulonprogo, termasuk Kalibiru. Semangat masyarakat membangkitkan kembali sejarah hutan desa awalnya mendapat dukungan politik dari Pemerintah Propinsi dan Departemen Kehutanan (saat itu). Kemudian dibangunlah relasi kerja kolaboratif antar berbagai pihak yang berkepentingan di tingkat desa dengan dibentuknya Forum Desa Hutan Desa. Forum ini memberikan jaminan akan keterlibatan desa sebagai struktur pemerintahan terdekat dengan pengelola hutan atau kelompok tani hutan (KTH), untuk keberlanjutan pengelolaan hutan desa. Akan tetapi dukungan yag mereka berikan ternyata belum cukup, diperlukan legalitas pengelolaan hutan atau surat kekancingan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap hutan negara yang dikelola masyarakat.

Surat kekancingan diharapkan dapat diberikan oleh Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat kepada masyarakat di Kabupaten Kulonprogo, sebagaimana Sultan-sultan sebelumnya yang memberikan surat kekancingan bagi masyarakat untuk mengelola tanah-tanah milik kasultanan Yogyakarta, misalnya magersari, ataupun Sultan Ground. Selanjutnya, secara teknis pengaturan akan pengelolaan hutan desa, akan diserahkan kepada KTH dengan menempatkan desa sebagai lembaga yang mengaturnya atau dalam bentuk Peraturan Desa. Implikasinya, dengan pengelolaan hutan desa melalui KTH tersebut, maka dapat dijadikan salah satu alternatif sumber pendapatan bagi desa yang bersangkutan tanpa harus menggantungkan pada pemerintah pusat ataupun kabupaten.

16 Februari 2017

Solusi Alang-Alang dan Peranan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur Perizinan
Provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 3.753.052 Ha (BPS, 2015), seluas 1.779.982 Ha atau 47,4%-nya merupakan kawasan hutan. Bagaimana struktur izin di dalam kawasan hutan tersebut? Berdasarkan data Direktorat Inventarisasi dan PSDH, Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan (2015), secara berurutan dari yang terluas adalah sebagai berikut: (1) IUPHHK-Hutan Tanaman Indusri  seluas 586.647 Ha (32,96%), (2) IUPHHK-Hutan Alam seluas 240.101 Ha (13,49%), (3) Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi yang belum dibebani izin seluas 388.824 Ha (21,84%), (4) Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas 216.800 Ha (12,18%), (5) Perubahan Peruntukan untuk kebun seluas 215.659 Ha (12,12%), (6) Pinjam Pakai Kawasan seluas 53.606 Ha (3,01%), (7) Perubahan Peruntukan untuk Transmigrasi seluas 26.076 Ha (1,46%), (8) Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat seluas 29.758 Ha (1,62%), (9) PAK Hutan Desa seluas 11.465 Ha (0,64%), dan (10) PAK Hkm seluas 11.045 Ha (0,62%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dominasi perizinan di Provinsi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh perizinan skala sedang-besar, untuk IUPHHK HTI dan hutan alam, yaitu seluas 826.748 Ha atau 46,65% dari luas total kawasan hutannya.
Apabila ditinjau dari segi fungsinya, terkait dengan biodiversitas dan hidroorologi, terdapat hutan konservasi seluas 213.285 Ha atau 12%, serta hutan lindung seluas 526.425 Ha atau 29,6%. Sehingga dari total kawasan hutan seluas 1.779.982 Ha, hampir seluas 739.710 Ha atau 41,6% berfungsi sebagai kawasan lindung.

18 Desember 2016

Etika Rimbawan

Menurut Yundahamasah (2013), lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.  Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan Etika Lingkungan sebagai berikut: (a) Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri, (b) Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan dan keindahan alam, (c) Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi, (d) Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain.

31 Oktober 2016

Growth Mindset Pilar Perhutanan Sosial: Catatan Kritis Menyambut Terbitnya Permen LHK tentang Perhutanan Sosial

Dalam teori tentang mindset, sikap dan perilaku Wahjudi Wardojo seperti tersebut di atas, disebut bahwa ia membangun “Growth Mindset” (Hiring for Attitude oleh Eilen Rachman & Emilia Jakob, Kompas 26 Maret 2016). Kedua pakar tersebut menyatakan bahwa mereka yang memiliki ‘growth mindset’ akan memfokuskan energi positif mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan mereka. Mereka tidak takut bangun lebih pagi, berjalan lebih jauh, berusaha dua kali lipat dibandingkan dengan rekan-rekannya dan bahkan bangun lagi dengan cepat bilamana mereka mengalami kegagalan.

Mereka yang memiliki ‘growth mindset’  bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut akan keterbatasan mereka, akan tetapi semata-mata lebih karena mereka tidak membiarkan rasa takut itu menguasai mereka. Nelson Mandela mengatakan, “I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph  over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear”.

26 September 2016

Pengelolaan Bentang Alam Kolaboratif: Perspektif Perhutanan Sosial *)

Pengelolaan “Bentang Alam” menjadi wacana yang semakin mendapatkan respon  menarik beragam. Mungkinkah birokrasi pemerintah mampu melakukan model pengelolaan  lintas batas-multistakeholder? Pada umumnya pemerintah bekerja berdasarkan sistem penganggaran yang sektoral. Di Kementerian LHK, masing-masing Eselon 1 telah merencanakan kegiatan tahunannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang kemungkinan besar tidak (sempat) secara intensif saling dikomunikasikan. Direktur Kawasan Konservasi - Ditjen  KSDAE  di satu sisi, yang mengelola kawasan konservasi dan Ditjen PSKL, dimana terdapat Direktorat  Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), yang mendapatkan tugas memberikan akses kelola hutan lindung dan hutan produksi untuk masyarakat setempat, bisa bekerja sendiri dan terpisah. Sementara kondisi di lapangan, sangat dimungkinkan dan menuntut kerja-kerja terpadu dan saling bersinergi. Berbagai persoalan yang dihadapi pengelola kawasan konservasi dapat dibantu dicarikan solusinya dengan penerapan perhutanan sosial di daerah penyangganya.

Pendekatan keterpaduan ini juga dapat diperkuat dengan kehadiran para mitra yang bekerja di tingkat lokal, baik swasta, LSM, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan konservasi, dan bahkan di dalam kawasan hutan negara. Para mitra itu dapat berupa individu, para local champion, penggerak lingkungan, perkumpulan di kampung dan desa-desa, tokoh adat, tokoh informal, maupun lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga informal lainnya. Semua pemain lokal sangat penting dan merupakan stakeholders kunci dalam kerja-kerja kolaboratif berskala bentang alam.

Salah satu kunci keberhasilan awal dari inisiatif kerja multipihak ini adalah adanya pihak yang menjadi “motor penggerak” yang mampu mendorong para pihak lainnya untuk “duduk bersama”, membangun komunikasi lintas batas. Mereka ini disebut sebagai local champion. Bisa berasal dari kalangan pemerintah (birokrasi), LSM, masyarakat, dan pihak lainnya.