"Growth Minset"

“Growth Mindset” saya baca dalam artikel  berjudul Hiring for Attitude oleh Eilen Rachman & Emilia Jakob (Kompas 26 Maret 2016). Kedua pakar tersebut menyatakan bahwa mereka yang memiliki “growth mindset” akan memfokuskan energi positif mereka dan mengambil langkahlangkah yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan mereka. Mereka tidak takut bangun lebih pagi, berjalan lebih jauh, berusaha dua kali libat dibandingkan dengan rekan-rekannya dan bahkan bangun lagi dengan cepat bilamana mereka mengalami kegagalan. 

Manusia Unggul

Kerja ilmiah pada dasarnya adalah politik pembebasan dari doktrin dan dogma. (Goenawan Muhamad, Catatan Pinggir 4 Februari 2018: Daoed Joesoef).

Siapa yang dimaksud dengan manusia-manusia unggul? Apabila dikaitkan dengan manusia-manusia yang bergerak di bidang pengelolaan dan penyelamatan lingkungan, akan sangat menarik membicarakan jenis manusia ini. Berbagai pakar menyampaikan mendapatnya, sebagaimana diuraikan dalam artikel dan pemikiran ringkas di bawah ini.

Extended Family

Apa itu Extended Family?

Mungkin banyak pihak akan bertanya apa itu “Extended Family” (EF) atau dapat disebut pula sebagai “Keluarga Batih”? Secara definisi, EF adalah satuan sosial yang terdiri dari keluarga inti dan saudara sedarah, sering kali mencakup tiga generasi atau lebih. Saya tidak mencari teori di konsep tersebut. Tetapi dalam pemahaman saya, EF adalah keluarga yang lebih luas dari sekedar hubungan darah keluarga kita, istri dan anak sampai beberapa generasi kemudian.

Sepuluh Etika Rimbawan

Menurut Yundahamasah (2013), lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.  Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan Etika Lingkungan sebagai berikut: (a) Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri, (b) Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian , keseimbangan dan keindahan alam, (c) Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi, (d) Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain.

Kontribusi Forestry Private Sectors dalam Mitigasi Perubahan Iklim: Tantangan dan Peluang

keywords: common pool resource, kolaborasi, networking, collective leadership, Generasi Z, mitigasi perubahan iklim.

 

Mengapa?

Mengelola hutan, mengurus lingkungan hidup dan perubahan iklim tidak akan pernah mampu dan berhasil apabila dilakukan oleh pemerintah (state), atau pihak swasta (private), oleh masyarakat atau CSO secara terpisah-pisah. Bukti-bukti lapangan menunjukkan hal tersebut. Mengurus sumberdaya hutan, lautan, yang luasnya jutaan hektar adalah mission impossible (press comm., Wahjudi Wardojo, 2014). Sifat sumberdaya itulah yang tidak akan berhasil dikelola secara sepihak oleh siapapun. Sumberdaya yang tergolong ke dalam common pool resources (CPR) inilah yang semestinya dikelola secara kolaboratif, dengan berbagai model kemitraannya. Keterbatasan pendanaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana pengelolaan, teknologi, tingkat kesulitan, aksesibilitas, skala luas, dan berbagai bentuk hubungan kesejarahan antara masyarakat dengan sumberdaya CPR tersebut menjadi alasan utama dan paling penting, mengapa kita harus melakukan kolaborasi.

Maka, tidak ada satu pihak pun yang berani melakukan klaim bahwa dia-lah yang berhasil melakukan kelola CPR, tidak perlu dukungan dan bantuan pihak lain. Keberhasilan kelola CPR adalah hasil kerja kolektif, yang tentu dimulai dari membangun kesadaran bersama, membangun visi dan strategi bersama.

Ada proses pembelajaran multipihak yang hal ini memungkinkan apabila dikawal dengan kemampuan leadership multipihak dan multilayer yang kuat dan konsisten.

Jalan Damai Kelola Hutan (Konservasi) di Indonesia

"Forestry is not about trees, it is about people. And it is about trees only in so far as trees can serve the needs of the people" (Jack Westoby, 1967)

Kawasan hutan dunia termasuk di Indonesia tidak dapat kita anggap sebagai ‘kertas putih’. Interaksi masyarakat dengan hutan telah berlangsung berabad-abad lamanya, yang juga membentuk relasi sosial dan kebudayaan dengan pengetahuan tradisionalnya yang kaya dan sangat penting bahkan sampai saat ini dimana kita menghadapi perubahan iklim secara global. Oleh karena itu pernyataan Jack Westoby di atas, mengingatkan kita bahwa mengurus hutan itu sebenarnya bukan saja mengurus pepohonan atau habitat satwa liar. Tetapi pada dasarnya langsung dengan manusia atau masyarakatnya yang tentu akan lebih rumit daripada sekedar tentang pepohonan.

Laporan FAO tahun 2014 yang berjudul State of the World Forest menunjukkan antara lain bahwa kontribusi utama dari hutan untuk ketahanan pangan dan kesehatan dalam menyediakan kayu bakar untuk memasak dan mensterilkan air. Diperkirakan bahwa 2,4 milyar orang memasak dengan kayu bakar, atau kira-kira 40 persen dari populasi di less developed countries. Sekitar 764 juta dari kelompok ini memasak air dengan kayu bakar. Pemungutan hasil hutan bukan kayu yang bisa dimakan mendukung ketahanan pangan dan menyediakan nutrisi esensial bagi banyak orang. Kayu bakar seringkali sebagai satu-satunya sumber energi di wilayah pendesaan di negara kurang berkembang dan khususnya sangat penting bagi kelompok miskin. Diperkirakan 27 persen dari suplai energi primer di Afrika, 13 persen di Amerika Latin dan Karibia, dan 5 persen di Asia dan Oseania. Namun demikian, kayu bakar juga digunakan secara meningkat di negara-negara maju dengan tujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Misalnya, sekitar 90 juta orang di Eropa dan Amerika Utara sekarang menggunakan kayu bakar sebagai sumber utama mereka untuk pemanasan domestik. Data tersebut menunjukkan bukti bahwa hutan memberikan kontribusi nyata dalam ketahanan pangan dan menjamin keberlangusngan kehidupan masyarakat terutama tentu yang berada di pinggir hutan atau di dalam hutan.

Paradigma Baru Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Membangun ‘Learning Organization’

FAKTA

1.  Indonesia memiliki kawasan konservasi yang tersebar di seluruh wilayah propinsi, sebanyak 556 unit dengan luas mencapai 27,26 juta hektar, dimana seluas 5,32 juta ha merupakan kawasan konservasi perairan atau 21,26% dari total luas kawasan hutan dan kawasan konservasi perairan di Indonesia. Mewakili seluruh tipe ekosistem yang ada di wilayah Nusantara, mulai dari ekosistem pegunungan, hutan dataran rendah, savana, ekosistem pantai, padang lamun sampai ekosistem terumbu karang.

2.  Sebagian besar atau 60,19% kawasan konservasi berstatus sebagai taman nasional. Beberapa dari taman nasional memiliki pengakuan global seperti World Heritage, Biosphere Reserve, ASEAN Heritage dan Ramsar Site. Pengakuan global merupakan bukti bahwa kawasan konservasi di Indonesia memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati secara global. Kawasan konservasi juga berfungsi sebagai daerah resapan air, ‘pabrik air’, perlindungan hidrologi, iklim mikro, kesuburan tanah, sumber mikroba, keseimbangan siklus air, penyimpan karbon dan menjaga kesehatan daerah aliran sungai dari hulu sampai ke hilir.

3.   Kawasan konservasi dikelilingi oleh lebih kurang 5.860 desa. BRWA/AMAN, HUMA dan mitra lainnya mengusulkan sebagian dari wilayah tersebut sebagai wilayah adat (seluas kurang lebih 1.640.264 hektar di 129 komunitas adat). Misalnya di kawasan TN Betung Kerihun  seluas ± 306.068 hektar, kawasan TN Sebangau seluas ± 138.321 hektar, serta kawasan TN Lore Lindu seluas ± 95.458 hektar.

4.  Sejak era 1980-an telah terjadi perubahan penggunaan lahan akibat eksploitasi hutan skala besar, yang kemudian terus berlanjut di era 1990-an. Terjadinya booming penggunaan lahan untuk keperluan monokultur (terutama komoditi sawit, kopi, coklat, dan karet) dan dengan berkembangnya pengembangan pembangunan infrastruktur, lahirnya kota-kota baru, serta mobilitas dan pertumbuhan penduduk telah menyebabkan perubahan cukup luas dan mengakibatkan kawasan konservasi mendapatkan tekanan yang lebih besar dan kompleks menyebabkan  timbulnya fenomena ‘Island Ecosystem’ dan fragmentasi habitat.

5.  Berdasarkan kajian dari Direktorat Jenderal KSDAE, Direktorat PIKA dan Direktorat Kawasan Konservasi, diidentifikasi terdapat daerah terbuka (open area) seluas ±2,8 juta hektar dari 22.108.630 hektar kawasan konservasi daratan atau seluas 12,6%. Daerah terbuka tersebut disebabkan oleh perambahan untuk perkebunan, untuk pertanian lahan kering, illegal logging dan penambangan liar.

6.  Meningkatnya konflik satwa liar dengan manusia akibat hilangnya habitat, terputusnya koridor, overlapping daerah jelajah satwa liar dengan kegiatan manusia, meningkatnya perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal merupakan bukti semakin menurunnya kualitas lingkungan dan Biological Catastrophe yang antara lain berupa meningkatnya serangan hama ke lahan-lahan pertanian, hilangnya pollinator, serta muncul dan berkembangnya alien spesies. Demikian juga meningkatnya konflik sosial antara masyarakat penggarap dengan pengelola kawasan konservasi.

Cara Baru Membangun Learning Organization

Tanggal 26 - 28 September 2017 Direktorat Jenderal KSDAE menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang KSDAE Tahun 2017 di Royal Kuningan Hotel. Rakornis Bidang KSDAE ini merupakan salah satu "kendaraan" untuk membangun budaya komunikasi asertif dan inklusif untuk kepentingan menyusun Visi Bersama multipihak.

Cara Baru Kelola Kawasan Konservasi dilakukan melalui pelibatan masyarakat di ± 5.860 Desa yang berada di pinggir atau di dalam kawasan konservasi seluas 27,2 Juta Ha. Masyarakat diposisikan sebagai subyek atau pelaku utama dalam berbagai model pengelolaan kawasan, pengembangan daerah penyangga melalui ekowisata, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan, patroli kawasan, penjagaan kawasan, restorasi kawasan, pengendalian kebakaran, budidaya dan penangkaran satwa. Ditjen KSDAE hanya akan bekerjasama dengan kelompok masyarakat karena hanya dalam kelompok dapat dibangun nilai - nilai kelompok, misalnya kegotongroyongan, kebersamaan, kerjasama, tanggung renteng, dalam rangka membangun tujuan kelompok dan pembelajaran bersama. Secara tidak langsung model ini dapat didorong dilaksanakannya prinsip - prinsip demokrasi di tingkat lokal sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa 72 Tahun yang lalu.

Kawasan Konservasi Indonesia sebagai National Treasure

Pelestarian hutan-hutan alam di Indonesia telah dimulai jauh kembali ke awal Abad 19, tepatnya tahun 1916 dengan terbitnya Natuure Ordonantie dan dilanjutkan dengan ditunjukkan 55 kawasan hutan milik Pemerintah pada tahun 1919 sebagai  naturemonumenten. Gerakan 101 tahun yang lalu ini tidak dapat dipisahkan dari peranan Dr.S.H. Koorders, Sang Pelopor

(Panji Yudistira, 2012)

Perubahan landscape tanah air telah mulai dirasakan sejak dimulainya pembangunan nasional di segala bidang pada tahun 1970-an. Hal ini tentu terjadi juga pada kawasan-kawasan hutan yang saat itu mempunyai luas mencapai 120 juta hektar. Namun demikian, warisan kebijakan masa kolonial tentang perlindungan alam atau natuurmonumenten itu masih tetap dilanjutkan. Setelah 100 tahun, kita memiliki apa yang disebut sebagai kawasan konservasi seluas 27,2 juta hektar.

Akankah kita mewariskan kawasan itu kepada generasi 100 tahun ke depan?

Tutupan hutan dan kawasan perairan pantai, rawa gambut, padang lamun, dan perairan laut serta terumbu karang di kawasan konservasi itu masih ‘lumayan baik’ dan menjanjikan untuk dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Pada hakikatnya sumberdaya alam kita sebenarnya bukan warisan, tetapi titipan dari generasi mendatang kepada kita untuk menjaganya.

Kalibiru yang Mendunia

Sejarah

Pada tahun 1999, saat perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat mulai terjadi, Yayasan Damar mencoba untuk menggali kembali sejarah pengelolaan hutan desa di Kabupaten Kulonprogo, termasuk Kalibiru. Semangat masyarakat membangkitkan kembali sejarah hutan desa awalnya mendapat dukungan politik dari Pemerintah Propinsi dan Departemen Kehutanan (saat itu). Kemudian dibangunlah relasi kerja kolaboratif antar berbagai pihak yang berkepentingan di tingkat desa dengan dibentuknya Forum Desa Hutan Desa. Forum ini memberikan jaminan akan keterlibatan desa sebagai struktur pemerintahan terdekat dengan pengelola hutan atau kelompok tani hutan (KTH), untuk keberlanjutan pengelolaan hutan desa. Akan tetapi dukungan yag mereka berikan ternyata belum cukup, diperlukan legalitas pengelolaan hutan atau surat kekancingan sebagai bentuk kepastian hukum terhadap hutan negara yang dikelola masyarakat.

Surat kekancingan diharapkan dapat diberikan oleh Sultan Ngayogyakarta Hadiningrat kepada masyarakat di Kabupaten Kulonprogo, sebagaimana Sultan-sultan sebelumnya yang memberikan surat kekancingan bagi masyarakat untuk mengelola tanah-tanah milik kasultanan Yogyakarta, misalnya magersari, ataupun Sultan Ground. Selanjutnya, secara teknis pengaturan akan pengelolaan hutan desa, akan diserahkan kepada KTH dengan menempatkan desa sebagai lembaga yang mengaturnya atau dalam bentuk Peraturan Desa. Implikasinya, dengan pengelolaan hutan desa melalui KTH tersebut, maka dapat dijadikan salah satu alternatif sumber pendapatan bagi desa yang bersangkutan tanpa harus menggantungkan pada pemerintah pusat ataupun kabupaten.

Solusi Alang-Alang dan Peranan Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Selatan

Struktur Perizinan

Provinsi Kalimantan Selatan yang luasnya 3.753.052 Ha (BPS, 2015), seluas 1.779.982 Ha atau 47,4%-nya merupakan kawasan hutan. Bagaimana struktur izin di dalam kawasan hutan tersebut? Berdasarkan data Direktorat Inventarisasi dan PSDH, Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan (2015), secara berurutan dari yang terluas adalah sebagai berikut: (1) IUPHHK-Hutan Tanaman Indusri  seluas 586.647 Ha (32,96%), (2) IUPHHK-Hutan Alam seluas 240.101 Ha (13,49%), (3) Kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, Hutan Produksi yang belum dibebani izin seluas 388.824 Ha (21,84%), (4) Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial seluas 216.800 Ha (12,18%), (5) Perubahan Peruntukan untuk kebun seluas 215.659 Ha (12,12%), (6) Pinjam Pakai Kawasan seluas 53.606 Ha (3,01%), (7) Perubahan Peruntukan untuk Transmigrasi seluas 26.076 Ha (1,46%), (8) Pencadangan Hutan Tanaman Rakyat seluas 29.758 Ha (1,62%), (9) PAK Hutan Desa seluas 11.465 Ha (0,64%), dan (10) PAK Hkm seluas 11.045 Ha (0,62%). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dominasi perizinan di Provinsi Kalimantan Selatan masih didominasi oleh perizinan skala sedang-besar, untuk IUPHHK HTI dan hutan alam, yaitu seluas 826.748 Ha atau 46,65% dari luas total kawasan hutannya.

Apabila ditinjau dari segi fungsinya, terkait dengan biodiversitas dan hidroorologi, terdapat hutan konservasi seluas 213.285 Ha atau 12%, serta hutan lindung seluas 526.425 Ha atau 29,6%. Sehingga dari total kawasan hutan seluas 1.779.982 Ha, hampir seluas 739.710 Ha atau 41,6% berfungsi sebagai kawasan lindung.

Etika Rimbawan

Menurut Yundahamasah (2013), lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi, etika lingkungan merupakan kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Etika lingkungan diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga.  Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan penerapan Etika Lingkungan sebagai berikut: (a) Manusia merupakan bagian dari lingkungan yang tidak terpisahkan sehingga perlu menyayangi semua kehidupan dan lingkungannya selain dirinya sendiri, (b) Manusia sebagai bagian dari lingkungan, hendaknya selalu berupaya untuk menjaga terhadap pelestarian, keseimbangan dan keindahan alam, (c) Kebijaksanaan penggunaan sumber daya alam yang terbatas termasuk bahan energi, (d) Lingkungan disediakan bukan untuk manusia saja, melainkan juga untuk makhluk hidup yang lain.

Growth Mindset Pilar Perhutanan Sosial: Catatan Kritis Menyambut Terbitnya Permen LHK tentang Perhutanan Sosial

Dalam teori tentang mindset, sikap dan perilaku Wahjudi Wardojo seperti tersebut di atas, disebut bahwa ia membangun “Growth Mindset” (Hiring for Attitude oleh Eilen Rachman & Emilia Jakob, Kompas 26 Maret 2016). Kedua pakar tersebut menyatakan bahwa mereka yang memiliki ‘growth mindset’ akan memfokuskan energi positif mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi keterbatasan mereka. Mereka tidak takut bangun lebih pagi, berjalan lebih jauh, berusaha dua kali lipat dibandingkan dengan rekan-rekannya dan bahkan bangun lagi dengan cepat bilamana mereka mengalami kegagalan.

Mereka yang memiliki ‘growth mindset’  bukanlah mereka yang tidak pernah merasa takut akan keterbatasan mereka, akan tetapi semata-mata lebih karena mereka tidak membiarkan rasa takut itu menguasai mereka. Nelson Mandela mengatakan, “I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph  over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear”.

Pengelolaan Bentang Alam Kolaboratif: Perspektif Perhutanan Sosial

Pengelolaan “Bentang Alam” menjadi wacana yang semakin mendapatkan respon  menarik beragam. Mungkinkah birokrasi pemerintah mampu melakukan model pengelolaan  lintas batas-multistakeholder? Pada umumnya pemerintah bekerja berdasarkan sistem penganggaran yang sektoral. Di Kementerian LHK, masing-masing Eselon 1 telah merencanakan kegiatan tahunannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang kemungkinan besar tidak (sempat) secara intensif saling dikomunikasikan. Direktur Kawasan Konservasi - Ditjen  KSDAE  di satu sisi, yang mengelola kawasan konservasi dan Ditjen PSKL, dimana terdapat Direktorat  Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS), yang mendapatkan tugas memberikan akses kelola hutan lindung dan hutan produksi untuk masyarakat setempat, bisa bekerja sendiri dan terpisah. Sementara kondisi di lapangan, sangat dimungkinkan dan menuntut kerja-kerja terpadu dan saling bersinergi. Berbagai persoalan yang dihadapi pengelola kawasan konservasi dapat dibantu dicarikan solusinya dengan penerapan perhutanan sosial di daerah penyangganya.

Pendekatan keterpaduan ini juga dapat diperkuat dengan kehadiran para mitra yang bekerja di tingkat lokal, baik swasta, LSM, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan konservasi, dan bahkan di dalam kawasan hutan negara. Para mitra itu dapat berupa individu, para local champion, penggerak lingkungan, perkumpulan di kampung dan desa-desa, tokoh adat, tokoh informal, maupun lembaga-lembaga keagamaan dan lembaga informal lainnya. Semua pemain lokal sangat penting dan merupakan stakeholders kunci dalam kerja-kerja kolaboratif berskala bentang alam.

Salah satu kunci keberhasilan awal dari inisiatif kerja multipihak ini adalah adanya pihak yang menjadi “motor penggerak” yang mampu mendorong para pihak lainnya untuk “duduk bersama”, membangun komunikasi lintas batas. Mereka ini disebut sebagai local champion. Bisa berasal dari kalangan pemerintah (birokrasi), LSM, masyarakat, dan pihak lainnya.

Keberpihakan, Kepedulian, Kepeloporan, Konsistensi, Kepemimpinan Masa Depan Perhutanan Sosial di Indonesia

Prolog

Tanpa sikap “Keberpihakan”, sulit kita bisa membayangkan terjadinya “change”. Suatu perubahan nyata dan bukan hanya wacana. Perubahan dalam cara berfikir, cara bertindak, dan cara kita bersikap dalam mengurus, mengelola sumberdaya hutan di Indonesia.  Tanpa kerja nyata “Kepeloporan” untuk menjadi yang terdepan berani melakukan berbagai inisiatif, inovasi,  ujicoba, “trial and error” di lapangan,  di tingkat tapak, kita akan terjebak dalam pusaran wacana, atau terbatas hanya pada ranah kebijakan, rencana, regulasi, kegenitan intelektual-keilmuan atau hanya mampu memproduksi kebijakan-kebijakan yang tidak membumi, yang “tasteless”. Kebijakan yang menjadi “macan kertas” belaka yang jauh dari apa yang menjadi harapan masyarakat di lapangan. Tanpa “Kepemimpinan”, perahu kebijakan berputar tanpa arah yang jelas dan tidak kemana-mana, karena tidak jelas mau kemana perahu akan dibawa oleh seorang nakhoda.

Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam Sebagai Alternatif Pencegahan dan Resolusi Konflik

A.   Latar Belakang

Menurut data dari BPS dan Kementerian Kehutanan tahun 2007 dan 2008, sebanyak 25.863 desa berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan Negara (Kemitraan, 2015). Pada umumnya, masyarakat desa hutan ini kondisi sosial ekonominya sangat bergantung pada sumberdaya hutan. Menurut Prof. Didik Suharjito (2014), jumlah penduduk miskin yang bertempat tinggal di desa hutan sekitar 12 juta jiwa atau 32,4% dari penduduk pedesaan sekitar hutan, atau 66,3% dari penduduk yang tergolong miskin. Nampaknya hutan-kemiskinan berkorelasi langsung. Dan ini menjadi salah satu sumber konflik.

Pasca reformasi 1998, konflik tenurial di sekitar kawasan hutan semakin meningkat dan semakin kompleks.  S Rahma Mary H (Huma) dan Noer Fauzi Rachman (Fakultas Ekologi Manusia - IPB; saat ini bekerja di Kantor Staf Presiden) dalam artikelnya berjudul: “Mesuji, Cermin Konflik Agraria yang Kronis” (Media Indonesia, 26 Desember 2011) menguraikan berbagai persoalan konflik agraria antara masyarakat dan pengusaha, yang cenderung direspon represif oleh aparat negara da perusahaan.

Kedua penulis mengungkap bukti-bukti bahwa selama 10 tahun terkahir terjadi 108 konflik agraria di 10 provinsi yang didominasi konflik tenurial di kawasan hutan (69 kasus), dan konflik perkebunan (23 kasus); BPN mencatat 8.000 konflik agraria. Sawit Watch mencatat konflik tanah di perkebunan kelapa sawit mencapai 663. Konflik agraria ini melibatkan perusahaan perkebunan swasta dan BUMN, perusahaan pertambangan, taman nasional, dan Perhutani.

Perhutanan Sosial dan Politik Keberpihakan : Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Bisa Menjadi Contoh

Latar Belakang

Definisi tentang “hutan” sudah seharusnya dirubah total. Definisi  “hutan” sebagaimana tercantum dalam UU No.41/1999 tentang Kehutanan dan dalam berbagai literatur, yang menyatakan “hutan” hanya sekumpulan pohon-pohon, menjadikan banyak kebijakan nasional yang misleading. Ini pandangan konvensional yang akhirnya memang hutan dieksploitasi kayunya. 35 tahun kemudian, hutan-hutan produksi di Indonesia lenyap dan hanya menyisakan 30-40 juta hektar kawasan open access. Sesungguhnya hutan di Indonesia dan bahkan di berbagai negara lainnya, bukan hanya sekedar “kertas putih”.

Prof San Afri Awang, dalam pengukuhannya sebagai Guru Besar Perhutanan Sosial (Social Forestry)-UGM  ternyata sejalan dengan pandangan bahwa hutan bukan “kertas putih”. Hutan bukan sekedar kumpulan flora dan fauna. Ontologi (hakekat ilmu hutan/ kehutanan) atau OH konvensional sebagai fungsi flora, fauna dan ekosistem atau OH = f (flora, fauna, ekosistem). Ontologi pengetahuan kehutanan ini dibentuk dan dikonstruksikan oleh asupan substansi yang terkait dengan flora, fauna, dan ekosistemnya saja. Selanjutnya dinyatakan bahwa pengertian hutan (forest) sebagai satu ekosistem yang ditandai oleh tutupan pohon padat atau kurang padat dan menempati areal yang luas, sering terdiri dari tegakan yang variatif di dalam karakternya seperti komposisi jenis, struktur, kelas umur, dan secara bersama-sama berasosiasi dengan padang rumput, sungai, ikan, dan hewan-hewan liar (Helms, 1998 dalam Awang, 2013). 

Co management and Livelihood: Challenges and Opportunities

“Forestry is not about trees, it is about people. And it is about trees only insofar as trees can serve the needs of people”

(Westoby, 1967).

Overview

It is important to have common understanding that forest is not only trees or habitat of wildlife. In Indonesia, or mostly in Asia, Africa, and Latin America, if we talk about forest as an ecosystem or landscape, we have to include  communities living inside or nearby forest area or event for those who live far away but their livelihood, their food, health, and quality of life depend upon forest resources and its environmental services. Timber, water supply for consumption, agriculture, and estate, water balance, micro climate; prevention from erosion, landslide, the role of pollination processes, non timber forest products such as rattan, honey, medicinal plants, materials for roof, clothing, housing, canoes, ropes; river system in the forest are part of important transportation system, and so on. More than 2.4 billion people or 40 percent of people live in less developed countries still used firewood for cooking (State of the World’s Forest 2014).

Putting 'Spirit' into Your Work

Apakah kita mampu menanamkan “spirit” pada setiap pekerjaan kita? Mengapa penting kita memberikan “spirit” pada pekerjaan kita? Kita seringkali merasakan bedanya pekerjaan yang dilakukan oleh staf dengan serius, penuh semangat, atau dikerjakan hanya untuk memenuhi tugas atau perintah atasan. Dikerjakan sesuai dengan “arahan” dari atasannya - tidak kurang dan tidak lebih.

Demikian pula ketika harus melakukan pekerjaan yang langsung di lapangan. Apakah itu ke hutan, menemui masyarakat, melakukan kegiatan di lapangan bersama dengan masyarakat, menghadapi masalah yang terjadi, menyiapkan laporan hasil kerjanya. Semua itu sebenarnya memerlukan proses pengamatan langsung, pemahaman, pemaknaan, interpretasi. Mencari tahu, “pesan” apa kira-kira yang disampaikan oleh “Yang Punya Kehidupan” kepada kita dengan hasil temuan atau dengan semua hal yang muncul ketika berkunjung dan mendalami persoalan tersebut. Banyak hal ternyata tidak cukup dijelaskan melalui laporan tertulis, kalau kita hanya menuliskan apa yang nampak atau seolah-olah muncul  yang tertangkap oleh panca indera kita. Mungkin juga karena di lapangan, banyak sekali “frekuensi” yang tidak bisa atau tidak mampu kita tangkap. “Frekuensi” kebenaran, “frekuensi” penanda penyebab terjadinya sesuatu, “frekuensi” yang menjadi jawaban dari persoalan yang mengemuka, dan masih banyak “frekuensi” lainnya, bertebaran yang juga akan membuat kita kebingunan atau terjebak pada interpretasi yang salah tentang apa yang sebenarnya terjadi.

Smart Invesment for Protected Areas Management in Indonesia

Judul artikel kali ini memang dibuat dalam bahasa inggris, dengan tujuan agar lebih menggigit, lebih menimbulkan banyak tanda tanya. Misalnya, soal ‘Smart Investment’. Memangnya selama ini bagaimana investasi dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia? Tidak ‘smart’? Tidak fokus? Selalu terjebak atau dijebak sesuatu yang menimbulkan opini publik bahwa mengelola kawasan konservasi hanya mengurusi masalah illegal logging, perambahan, kebakaran, perburuan liar, perdagangan satwa, dan semua hal yang menimbulkan kesan negatif? Media masih lebih menyukai mempublikasikan hal-hal yang berbau negatif: bad news is good news. Kepala Balai (Besar) Taman Nasional dan Konservasi Sumberdaya Alam seringkali menjadi bulan-bulanan pemberitaan yang berkisar dari isu-isu negatif tersebut, yang belum tentu disebabkan oleh faktor internal organisasi pengelola kawasan konservasi.

Situasi di atas justru menjadi tantangan yang harus mampu dijawab, disikapi dengan positif, disertai dengan inovasi dan terobosan. Namun demikian, untuk dapat melakukan inovasi dan terobosan yang belum tentu ada payung regulasinya, diperlukan keberanian pengelola di lapangan, yang juga didukung leadership yang juga memiliki kemampuan dan kemauan melakukan berbagai bentuk inovasi di tingkat pusat. Pusat memfasilitasi berbagai bentuk pembelajaran dan inovasi dari lapangan tersebut, untuk disebarluaskan dan kalau memang diperlukan, didukung dengan anggaran atau regulasi yang memadai.